mytipsbisnisku.my.id –
Jakarta – Di penghujung tahun 2023, muncul kabar Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan dimakzulkan. Pemimpin Negeri Paman Sam ke-46 ini terancam diberhentikan dari kursi orang nomor satu di dalam AS. Kabar ini pun menjadi salah satu berita terpopuler CNBC Indonesia pada 2023. Berikut pemberitaan terkait kejadian tersebut.
Awal Mula Rencana Pemakzulan
Rencana ini mencuat ketika Ketua DPR Negeri Paman Sam Mike Johnson yang tersebut memberi isyarat bahwa Partai Republik hampir mengadakan pemungutan pengumuman resmi untuk meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Biden.
“Saya pikir ini adalah sesuatu yang mana harus kita lakukan pada waktu ini,” kata Johnson ketika tampil dalam Fox and Friends Weekend pada pertengahan Desember 2023.
Partai Republik telah terjadi menghabiskan waktu berbulan-bulan menyelidiki urusan industri Biden dan juga putranya Hunter, dengan harapan menemukan ketidakwajaran yang tersebut dapat dia gunakan sebagai dasar pemakzulan.
 Foto: REUTERS/LEAH MILLISU.S. President Joe Biden attends a joint press conference with Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy at the White House in Washington, U.S., December 12, 2023. REUTERS/Leah Millis |
Seluruh anggota DPR belum melakukan pemungutan kata-kata untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan, akibat beberapa anggota Partai Republik telah terjadi secara terbuka menyatakan keraguan mengenai apakah terdapat cukup bukti untuk membenarkan tindakan tersebut.
Di sisi lain, investigasi Partai Republik sejauh ini sudah pernah menghasilkan kembali beberapa klaim yang tersebut menyesatkan, namun tidaklah ada yang substansial. Pada sidang September, beberapa saksi ahli yang dipanggil oleh Partai Republik mengungkapkan merekan tidaklah yakin ada cukup bukti untuk membenarkan pemakzulan.
Hunter Biden juga menawarkan kesaksian rakyat dalam hadapan komite yang dimaksud menyelidiki urusan bisnisnya.
Penolakan Gedung Putih
Gedung Putih sudah pernah menolak upaya Partai Republik untuk memaksanya menyerahkan informasi dengan mengutip pendapat tahun 2020 dari kantor penasihat hukum Departemen Kehakiman yang mana menyebutkan perlunya pemungutan ucapan penuh pada DPR sebelum komite DPR dapat memaksa pembuatan dokumen atau wawancara.
“Kami menyimpulkan bahwa DPR harus secara tegas memberi wewenang terhadap sebuah komite untuk melakukan penyelidikan pemakzulan lalu menggunakan proses wajib pada penyelidikan yang dimaksud sebelum komite yang dimaksud dapat memaksa pembuatan dokumen atau kesaksian untuk mengupayakan ‘satu-satunya Kekuatan Pemakzulan’ yang digunakan dimiliki DPR,” kata memo tersebut.
Tuntutan Muslim AS
Pada ketika yang digunakan sama, para pemimpin Muslim Amerika pada beberapa negara bagian penting menentang upaya Presiden Joe Biden untuk terpilih kembali dikarenakan dukungannya yang mana teguh terhadap konflik tanah Israel di area Gaza.
Kampanye #AbandonBiden dimulai ketika warga Muslim Amerika pada Minnesota menuntut Biden menyerukan gencatan senjata pada tanggal 31 Oktober, dan juga telah terjadi menyebar ke Michigan, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, juga Florida.
Penentangan dari populasi Muslim kemudian Arab Amerika yang digunakan cukup besar dapat mengakibatkan tantangan terhadap prospek Electoral College presiden pada pilpres mendatang. Presiden dan juga Wakil Presiden Amerika Serikat dipilih oleh sekelompok “elektor” yang dimaksud sebagian besar dipilih oleh partai kebijakan pemerintah di dalam negara bagian tersebut.
Adapun para pejabat Amerika Serikat lalu negara Israel telah terjadi menolak tekanan untuk menghentikan pertempuran secara permanen, serta Wakil Presiden Negeri Paman Sam Kamala Harris juga menegaskan pernyataan Biden bahwa tanah Israel miliki hak untuk membela diri.
Biden Resmi Dimakzulkan
Biden sekarang ini resmi akan dimakzulkan. Penyelidikan untuk pemakzulan Biden disetujui DPR Negeri Paman Sam pada 13 Desember. Berbeda dengan Senat yang dikuasai Partai Demokrat, DPR Negeri Paman Sam dikuasai pengambilalihan Partai Republik. Resolusi itu lolos dengan kata-kata 221 berbanding 212.
Pemungutan ucapan yang dimaksud dilaksanakan berhadapan dengan dugaan “presiden mendapat keuntungan finansial dari urusan perusahaan keluarga”. Hal ini terkait kegiatan bisnis sang anak Hunter Biden.
Hunter sekarang menghadapi dua dakwaan federal berhadapan dengan tuduhan senjata serta pajak. Saat berbicara terhadap wartawan pada hari Rabu, Hunter menyatakan penyesalan melawan tindakannya di dalam masa lalu sambil mengecam “kebohongan” Partai Republik tentang keluarganya.
Hasil pemungutan kata-kata juga dilaksanakan beberapa jam setelahnya Hunter menolak panggilan pengadilan untuk memberi keterangan pada deposisi tertutup dengan anggota DPR. Alih-alih memilih untuk menuruti DPR AS, Hunter menegaskan hanya sekali bersedia bersaksi dalam depan umum, yang mentah-mentah ditolak Partai Republik.
Menurut Ketua Komite Pengawasan dan juga Komite Peradilan DPR dari Partai Republik, James Comer dari Kentucky dan juga Jim Jordan dari Ohio, pihaknya menghadapi hambatan dari Gedung Putih dan juga para saksi.
“Kami anggap (absennya) Hunter Biden sebagai penghinaan terhadap Kongres jikalau resolusi yang disebutkan disahkan,” paparnya diambil The Guardian.
Biden bukanlah satu-satunya presiden Amerika Serikat yang mana pernah dimakzulkan. Sebelumnya ada mantan presiden Negeri Paman Sam yang dimakzulakan, yakni Donald Trump (2019), Bill Clinton (1998), Richard Nixon (1972), kemudian Andrew Johnson (1868).
Artikel Selanjutnya Ketua DPR Negeri Paman Sam Ajukan Penyelidikan untuk Pemakzulan Joe Biden